Organisasi

Organisasi berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat. Pengertian organisasi telah banyak disampaikan para ahli, tetapi pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip, dan sebagai bahan perbandingan akan disampaikan beberapa pendapat sebagai berikut :
a. Chester I. Barnard (1938) dalam bukunya “The Executive Functions” mengemukakan bahwa: “ Organisasi adalah system kerjasama antara dua orang atau lebih” (I define organization as a system of cooperatives of two more persons)
b. James D. Mooney mengatakan bahwa: “Organization is the form of every human association for the attainment of common purpose” (Organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama)
c. Menurut Dimock, organisasi adalah: “Organization is the systematic bringing together of interdependent part to form a unified whole through which authority, coordination and control may be exercised to achive a given purpose” (organisasi adalah perpaduan secara sistematis daripada bagian-bagian yang saling ketergantungan/berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan).

Dari beberapa pengertian organisasi di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap organisasi harus memiliki tiga unsur dasar, yaitu :
a. Orang-orang (sekumpulan orang),
b. Kerjasama,
c. Tujuan yang ingin dicapai,
Dengan demikian organisasi merupakan sarana untuk melakukan kerjasama antara orang-orang dalam rangka mencapai tujuan bersama, dengan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki.

2. Ciri-Ciri Organisasi

Seperti telah diuraikan di atas bahwa organisasi memiliki tiga unsur dasar, dan secara lebih rinci organisasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
a. Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal dan saling mengenal,
b. Adanya kegiatan yang berbeda-beda, tetapi satu sama lain saling berkaitan (interdependent part) yang merupakan kesatuan kegiatan,
c. Tiap-tiap orang memberikan sumbangan atau kontribusinya berupa; pemikiran, tenaga, dan lain-lain,
d. Adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan,
e. Adanya tujuan yang ingin dicapai.

3. Prinsip-Prinsip Organisasi

Prinsip-prinsip organisasi banyak dikemukan oleh para ahli, salah satunya A.M. Williams yang mengemukakan pendapatnya cukup lengkap dalam bukunya “Organization of Canadian Government Administration” (1965), bahwa prinsip-prinsip organisasi meliputi:
1) Prinsip bahwa Organisasi Harus Mempunyai Tujuan yang Jelas,
2) Prinsip Skala Hirarkhi,
3) Prinsip Kesatuan Perintah,
4) Prinsip Pendelegasian Wewenang,
5) Prinsip Pertanggungjawaban,
6) Prinsip Pembagian Pekerjaan,
7) Prinsip Rentang Pengendalian,
8) Prinsip Fungsional,
9) Prinsip Pemisahan,
10) Prinsip Keseimbangan,
11) Prinsip Fleksibilitas,
12) Prinsip Kepemimpinan.

a) Organisasi Harus Mempunyai Tujuan yang Jelas.
Organisasi dibentuk atas dasar adanya tujuan yang ingin dicapai, dengan demikian tidak mungkin suatu organisasi tanpa adanya tujuan. Misalnya, organisasi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas sebagai suatu organisasi, mempunyai tujuan yang ingin dicapai antara lain, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan lain lain.
b) Prinsip Skala Hirarkhi.
Dalam suatu organisasi harus ada garis kewenangan yang jelas dari pimpinan, pembantu pimpinan sampai pelaksana, sehingga dapat mempertegas dalam pendelegasian wewenang dan pertanggungjawaban, dan akan menunjang efektivitas jalannya organisasi secara keseluruhan.
c) Prinsip Kesatuan Perintah.
Dalam hal ini, seseorang hanya menerima perintah atau bertanggung jawab kepada seorang atasan saja.
d) Prinsip Pendelegasian Wewenang.
Seorang pemimpin mempunyai kemampuan terbatas dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga perlu dilakukan pendelegasian wewenang kepada bawahannya. Pejabat yang diberi wewenang harus dapat menjamin tercapainya hasil yang diharapkan. Dalam pendelegasian, wewenang yang dilimpahkan meliputi kewenangan dalam pengambilan keputusan, melakukan hubungan dengan orang lain, dan mengadakan tindakan tanpa minta persetujuan lebih dahulu kepada atasannya lagi.
e) Prinsip Pertanggungjawaban.
Dalam menjalankan tugasnya setiap pegawai harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada atasan.
f) Prinsip Pembagian Pekerjaan.
Suatu organisasi, untuk mencapai tujuannya, melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan. Agar kegiatan tersebut dapat berjalan optimal maka dilakukan pembagian tugas/pekerjaan yang didasarkan kepada kemampuan dan keahlian dari masing-masing pegawai. Adanya kejelasan dalam pembagian tugas, akan memperjelas dalam pendelegasian wewenang, pertanggungjawaban, serta menunjang efektivitas jalannya organisasi.
g) Prinsip Rentang Pengendalian.
Artinya bahwa jumlah bawahan atau staf yang harus dikendalikan oleh seorang atasan perlu dibatasi secara rasional. Rentang kendali ini sesuai dengan bentuk dan tipe organisasi, semakin besar suatu organisasi dengan jumlah pegawai yang cukup banyak, semakin kompleks rentang pengendaliannya.
h) Prinsip Fungsional.
Bahwa seorang pegawai dalam suatu organisasi secara fungsional harus jelas tugas dan wewenangnya, kegiatannya, hubungan kerja, serta tanggung jawab dari pekerjaannya.
i) Prinsip Pemisahan.
Bahwa beban tugas pekerjaan seseorang tidak dapat dibebankan tanggung jawabnya kepada orang lain.
j) Prinsip Keseimbangan.
Keseimbangan antara struktur organisasi yang efektif dengan tujuan organisasi. Dalam hal ini, penyusunan struktur organisasi harus sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Tujuan organisasi tersebut akan diwujudkan melalui aktivitas/ kegiatan yang akan dilakukan. Organisasi yang aktivitasnya sederhana (tidak kompleks) contoh ‘koperasi di suatu desa terpencil’, struktur organisasinya akan berbeda dengan organisasi koperasi yang ada di kota besar seperti di Jakarta, Bandung, atau Surabaya.
k) Prinsip Fleksibilitas
Organisasi harus senantiasa melakukan pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika organisasi sendiri (internal factor) dan juga karena adanya pengaruh di luar organisasi (external factor), sehingga organisasi mampu menjalankan fungsi dalam mencapai tujuannya.
l) Prinsip Kepemimpinan.
Dalam organisasi apapun bentuknya diperlukan adanya kepemimpinan, atau dengan kata lain organisasi mampu menjalankan aktivitasnya karena adanya proses kepemimpinan yang digerakan oleh pemimpin organisasi tersebut.

4. Jenis-jenis Organisasi

Pengelompokan jenis organisasi dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
a. Berdasarkan jumlah orang yang memegang pucuk pimpinan.
(1) bentuk tunggal, yaitu pucuk pimpinan berada ditangan satu orang, semua kekuasaan dan tugas pekerjaan bersumber kepada satu orang. (2) bentuk komisi, pimpinan organisasi merupakan suatu dewan yang terdiri dari beberapa orang, semua kekuasaan dan tanggung jawab dipikul oleh dewan sebagai suatu kesatuan.
b. Berdasarkan lalu lintas kekuasaan.
Bentuk organisasi ini meliputi;
(1) organisasi lini atau bentuk lurus, kekuasaan mengalir dari pucuk pimpinan organisasi langsung lurus kepada para pejabat yang memimpin unit-unit dalam organisasi, (2) bentuk lini dan staff, dalam organisasi ini pucuk pimpinan dibantu oleh staf pimpinan ahli dengan tugas sebagai pembantu pucuk pimpinan dalam menjalankan roda organisasi, (3) bentuk fungsional, bentuk organisasi dalam kegiatannya dibagi dalam fungsi-fungsi yang dipimpin oleh seorang ahli dibidangnya, dengan hubungan kerja lebih bersifat horizontal.
c. Berdasarkan sifat hubungan personal, yaitu;
(1) organisasi formal, adalah organisasi yang diatur secara resmi, seperti : organisasi pemerintahan, organisasi yang berbadan hukum (2) organisasi informal, adalah organisasi yang terbentuk karena hubungan bersifat pribadi, antara lain kesamaan minat atau hobby, dll.
d. Berdasarkan tujuan.
Organisasi ini dapat dibedakan, yaitu:
(1) organisasi yang tujuannya mencari keuntungan atau ‘profit oriented’ dan (2) organisasi sosial atau ‘non profit oriented ‘
e. Berdasarkan kehidupan dalam masyarakat, yaitu;
(1) organisasi pendidikan, (2) organisasi kesehatan, (3) organisasi pertanian, dan lain lain.
f. Berdasarkan fungsi dan tujuan yang dilayani, yaitu:
(1) Organisasi produksi, misalnya organisasi produk makanan, (2) Organisasi berorientasi pada politik, misalnya partai politik, (3) Organisasi yang bersifat integratif, misalnya serikat pekerja, (4) Organisasi pemelihara, misalnya organisasi peduli lingkungan, dan lain lain.
g. Berdasarkan pihak yang memakai manfaat.
Organisasi ini meliputi;
(1) Mutual benefit organization, yaitu organisasi yang kemanfaatannya terutama dinikmati oleh anggotanya, seperti koperasi, (2) Service organization, yaitu organisasi yang kemanfaatannya dinikmati oleh pelanggan, misalnya bank, (3) Business Organization, organisasi yang bergerak dalam dunia usaha, seperti perusahaan-perusahaan, (4) Commonwealth organization, adalah organisasi yang kemanfaatannya terutama dinikmati oleh masyarakat umum, seperti organisasi pelayanan kesehatan, contohnya rumah sakit, Puskesmas, dll.

5. Membangun Jaringan

Dalam sejarahnya, berjejaring dalam masyarakat Indonesia bukanlah sebuah hal baru. Semenjak pra kemerdekaan rakyat Indonesia telah menyadari bahwa berjejaring adalah salah satu alat perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Salah satunya adalah kaum muda berkumpul dari seluruh pelosok tanah air untuk membuat sebuah kesepakatan bersama dalam Sumpah Pemuda. Berjejaring kemudian diyakini sebagai salah satu alat strategis dalam mencapai sebuah tujuan.
Berbagai kelompok masyarakat sipil yang berkembang pada tahun 1980an pun amat sadar akan pentingnya sebuah jaringan dalam mengadvokasi isu-isunya. Dengan semakin besarnya sebuah jaringan maka diharapkan akan meluasnya solidaritas dan menguatnya dukungan publik. Pekerjaan pun mungkin akan lebih ringan, karena sumber daya semakin bertambah. Itu adalah hal ideal yang diharapkan dari sebuah bangunan jaringan.
Jaringan atau sering juga disebut dengan nama aliansi ada dua macam bentuknya, yaitu aliansi yang bersifat strategis dan aliansi yang bersifat taktis. Aliansi tektis lebih bersifat sementara. Sedangkan aliansi strategis umumnya bertujuan untuk jangka waktu lebih lama karena mengandung banyak hal yang diakomodir mulai dari kesamaan visi maupun cara yang akan ditempuh bersama.
Jaringan ini bisa terdiri dari kelompok yang memiliki kesamaan isu dalam aktivitas ataupun sebaliknya justru isu tersebut dapat memberi dampak terhadap tujuan kelompok mereka. Jaringan biasanya dilakukan untuk mencapai kepentingan. Jika kepentingan tersebut bisa dicapai oleh satu kelompok saja maka jaringan biasanya tidak dibutuhkan, namun hal ini tergantung pula pada isu dan maksud dari kelompok tersebut.
Untuk membangun jaringan sendiri sebenarnya tidak cukup sulit. Pendekatan dalam jaringan dilakukan dengan pendekatan personal. Propaganda isu meskipun dilakukan tapi tidak menjadi focus utama yang terpenting adalah sensitivitas perkawanan dan solidaritas yang tinggi diantara kelompok yang menggugah jaringan tersebut bisa terbentuk. Belajar dari berbagai kerja jaringan masyarakat sipil yang ada, terdapat dua prinsip yang tidak bisa diabaikan dalam membangun jaringan yaitu:
a. Persoalan komitmen yang baiknya diatur dalam anggaran rumah tangga dalam jaringan. Komitmen ini juga diikat dalam struktur pogram sehingga bisa diukur dalam kerja-kerja dan pelaksanaan tanggungjawabnnya.
b. Adanya kesetaraan, demokratis dalam artian semua anggota jaringan dilibatkan daalam pengambilan dan implementasi sebuah keputusan. Tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah dalam jaringan.
Dalam setiap hubungan apapun, komunikasi efektif adalah titik sentral dalam menjembatani setiap perbedaan termasuk didalamnya perbedaan dalam mempersepsi, dalam keluarga, persahabatan, bisnis, team work, apapun. Selain komunikasi hal lain yang juga tidak bisa disepelekan adalah komitmen bersama para individu yang terlibat dalam jaringan itu sendiri yang kuat untuk menyelesaikan masalah bersama sehingga jaringan menjadi solid dalam menjalankan program. Karena makna sebuah kerja berjaringan sendiri adalah sebuah consensus atau kesepakatan bersama antar berbagai organisasi untuk menjalankan tuntutan bersama dalam sebuah kerja sama. Artinya harus ada kerelaan dari semua pihak untuk mau terlibat secara serius dan menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam jaringa itu. Jadi masing-masing organisasi harus punya komitmen kuat untuk mau melaksanakan semua kesepakatan yang telah dibuat bersama.
Berhasil tidaknya jaringan yang dibangun tidak hanya dilihat ketika program atau tuntutan tercapai tapi juga diukur dari proses kerja jaringan itu sendiri. Apa artinya tuntutan bisa tercapai tapi jika pada akhirnya terjadi klaim-klaim atau bentrok sendiri diantara anggota jaringan. Karena itu keberhasilan membangun jaringan juga diukur ketika jaringan mulai berproses membangun konsesnsus atau kesepakatan dengan anggota jaringan untuk mencapai program atau tuntutan dari jaringan dimaksud.
Jika consensus atau kesepakatan ini bisa terbangun dan masing-masing anggota jaringan menyadari sepenuhnya peran-peran mereka dalam jaringan serta melaksanakan apa yang telah disepakati dalam jaringan maka kita bisa mengatakan bahwa jaringan ini telah berhasil. Persoalan apakah kemudian tuntutan bisa atau tidak itu adalah persoalan waktu. Tapi bagaimana terjadi perluasan pengorganisasian, keluasan mobilisasi antar anggota jaringan dan berhasil melakukan kerja secara kolektif diantara para pendukung inilah yang menjadi ukuran keberhasilan dari pembangunan jaringan ini. Apalagi jika tercapai solidaritas dan saling percaya diantara sesame pendukungnya. Jika hal ini benar-benar terjadi sekali lagi pencapaian tuntutan tinggal menunggu waktu, kemenangan bisa dipastikan pasti ditangan.